Sulawesinetwork.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara terkait usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang dilontarkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Bahlil mengungkapkan bahwa ide tersebut sebenarnya sudah pernah ia sampaikan saat HUT Golkar tahun lalu.
"Saya kan dari awal, dari sejak HUT Golkar, pada bulan Desember kemarin, dalam sambutan saya, saya katakan bahwa penting untuk kita melakukan penataan sistem demokrasi kita lewat perubahan undang-undang politik," ujar Bahlil kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/7/2025).
Baca Juga: Thailand dan Kamboja Sepakat Gencatan Senjata Berkat Diplomasi ASEAN di Malaysia
Bahlil menjelaskan, usulan tersebut mencakup keseluruhan, baik untuk pileg, pilkada, gubernur, bupati, maupun wali kota.
Ia juga berargumen bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara tegas menyatakan bahwa pemilihan bupati/wali kota harus dilakukan secara langsung, melainkan secara demokratis.
Bahlil kemudian menyoroti potensi perselisihan yang sering terjadi usai pilkada digelar.
Baca Juga: Gibran Siap Berkantor di Mana Saja: Dari Papua hingga IKN, Tunggu Perintah Presiden
"Kita lihat untung rugi daripada pemilihan langsung maupun DPR (DPRD), ini pilkada ini, jujur aja, yang menang aja sakitnya di sini. Apalagi yang kalah?" ucap Bahlil.
Ia melanjutkan, "Jangan setiap pilkada berkelahi, tetangga-tetangga tadinya bersaudara gara-gara Pilkada tidak saling tegur sapa, ada yang menikah cerai gara-gara beda pilihan."
Untuk menghindari hal-hal tersebut, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah sedang mencari cara yang tepat agar tidak memunculkan konflik setiap masa pemilihan.
Baca Juga: Kaesang Umumkan Raja Juli Antoni Tetap Jadi Sekjen PSI di Kepengurusan Baru
"Dalam berbagai hal saya katakan bahwa demokrasi itu bukan tujuan negara, instrumen dalam pencapaian tujuan negara, kita cari instrumen yang baik, yang mendekatkan pada budaya ketimuran," terangnya.
"Saya pikir sudah harus kita introspeksi bersama mencari yang terbaik," sambungnya.