Sulawesinetwork.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara tegas meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperkuat sinergi dengan kepala daerah.
Tujuannya adalah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Menurut Tito, DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi strategis dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan, yang harus dimanfaatkan optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Tito menekankan bahwa selain mengandalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, DPRD juga perlu berinovasi dan melakukan terobosan untuk menggali potensi sektor-sektor strategis lainnya guna meningkatkan PAD.
Baca Juga: Mayat Wanita Ditemukan di Kebun, Polisi Bontotiro Evakuasi Cepat dengan Mobil Dinas
“Pendapatan utama itu yang pertama dari transfer pusat, yang kedua dari PAD. Dua yang paling utama,” kata Tito dalam Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Periode 2025–2030 dan Seminar ADKASI di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Soroti Fokus Belanja dan Pentingnya Surplus Anggaran
Mendagri menyoroti bahwa selama ini DPRD cenderung lebih fokus pada sisi belanja, sementara perannya dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah belum optimal.
Baca Juga: Viral Menu MBG Bahan Mentah, Kepala BGN Tegaskan: Belum Ada Kebijakan Resmi
Ia menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti rumah tangga yang sehat, di mana pendapatan harus lebih besar daripada belanja.
“Prinsip dasarnya adalah bagaimana caranya agar pendapatan lebih besar daripada belanja. Kalau pendapatan lebih banyak, maka terjadi surplus,” ujar Tito.
Surplus tersebut, lanjut dia, dapat digunakan untuk mendanai berbagai program lain, termasuk memberikan insentif kepada penyelenggara pemerintahan daerah.
Baca Juga: Terjerat Dugaan Suap, Hasto Kristiyanto Bakal Susun Pembelaan Pakai Bantuan AI
Dalam paparannya, Tito mengungkapkan fakta bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Hanya sedikit daerah yang mampu mandiri secara fiskal, seperti Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar di Bali yang dikenal memiliki PAD tinggi.