Sulawesinetwork.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi atasi stunting kini berada di bawah sorotan tajam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan anggaran fantastis mencapai Rp71 triliun di tahun 2025, dan potensi tambahan Rp100 triliun, program ini justru terendus aroma 'busuk' praktik korupsi.
KPK mengungkapkan adanya indikasi kuat praktik 'pilih kasih' dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pihak-pihak yang menjadi dapur, hingga pengadaan bahan baku.
Baca Juga: Apple Umumkan iPad Air 2025 dengan Chipset M3: Lebih Cepat, Lebih Canggih
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi adanya perlakuan khusus dalam penentuan pihak-pihak yang terlibat dalam program ini.
"Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya, ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan," ujar Setyo dalam keterangan tertulisnya.
Tak hanya itu, KPK juga menyoroti potensi pengurangan nilai gizi makanan dari Rp10.000 menjadi Rp8.000, yang tentu saja akan berdampak pada kualitas makanan yang diterima oleh penerima manfaat.
Baca Juga: Prabowo Ajak Pengusaha Nasional Atasi Kemiskinan dan Buka Lapangan Pekerjaan
Lokasi SPPG yang tidak strategis juga menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi kualitas makanan saat sampai ke tangan anak-anak dan ibu hamil.
Lebih lanjut, KPK mempertanyakan efektivitas pemberian susu dalam paket makanan MBG.
Berdasarkan kajian, program serupa di masa lalu yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih banyak menerima biskuit daripada susu.
"Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi, pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas," tegas Setyo.
Dengan anggaran yang sangat besar dan potensi penyimpangan yang mengintai, KPK berkomitmen untuk mengawal program MBG agar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi.