Program Makan Bergizi Gratis Disorot Lagi: Temuan Buah Basi dan Evaluasi Minim

Sulawesinetwork.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur menemukan sejumlah masalah dalam implementasinya. Salah satu temuan yang mencuri perhatian adalah adanya buah yang sudah basi dalam paket makanan yang diberikan kepada siswa.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Ahmad Azmi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengunjungi SMPN 13 Surabaya dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim serta pihak sekolah. Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan beberapa catatan penting terkait program ini.

Temuan Penting Ombudsman

Baca Juga: Wujudkan Swasembada Pangan, Ketua DPRD Bulukumba dan Kapolda Sulsel Hadiri Panen Jagung Raya

1. Pendataan Siswa yang Kurang Optimal

Menurut Azmi, proses pendataan siswa, terutama terkait alergi makanan, belum terstruktur dengan baik. Pendataan ini hanya dilakukan atas inisiatif sekolah dan Dispendik, sementara Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program belum mengambil peran aktif dalam mekanisme ini.

2. Pendistribusian Tidak Sesuai Standar Pelayanan Publik

Baca Juga: Strategi Jitu Bisnis Online Saat Ramadan 2025, Raih Keuntungan Maksimal!

Distribusi MBG dinilai belum memenuhi standar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Seharusnya, menu makanan diinformasikan lebih dulu kepada penerima manfaat dan siswa diberi ruang untuk memberikan masukan sebelum pendistribusian.

"Siswa sebenarnya harus memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik terhadap makanan yang mereka konsumsi. Namun, hingga kini tidak ada instrumen evaluasi resmi dari BGN. Masukan dari siswa masih disampaikan secara informal melalui sekolah," jelas Azmi.

3. Evaluasi Program Masih Minim

Baca Juga: Intip Spesifikasi Lengkap Nokia Eve Max 5G: Smartphone Impian Para Pecinta Fotografi?

MBG seharusnya tidak hanya memberikan asupan gizi, tetapi juga memiliki mekanisme evaluasi untuk mengukur efektivitasnya. Ombudsman menemukan bahwa inisiatif evaluasi lebih banyak datang dari pihak sekolah, bukan dari penyelenggara utama, yakni BGN.

"Sebagai program yang bertujuan meningkatkan gizi anak, MBG harus memiliki alat ukur keberhasilannya. Namun hingga kini, evaluasi yang jelas dan terukur belum dilakukan oleh BGN," ungkap Azmi.