Sulawesinetwork.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Menteri Koperasi Budi Arie dengan menunjuk Ferry Julianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 September 2025.
Pelantikan Ferry berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 yang dibacakan Deputi Bidang Admiminstrasi Aparatur Kemeneterian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
Budi Arie di reshuffle dari Kabinet Merah Putih bersama empat menteri lainnya seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Polkam.
Baca Juga: Daftar Menteri-Wamen yang Dilantik Prabowo, Menkop dan Menpora Terseret Reshuffle
Sebelum di reshuffle, Budi Arie sempat meminta tambahan anggaran Rp7,85 Triliun saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin, 8 September 2025.
Permintaan tambahan anggaran itu untuk optimalisasi program Koperasi Merah Putih pada tahun 2026. Dimana sebelumnya hanya mendapat Rp937 miliar.
Budi Arie menyebutkan bahwa tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk digitalisasi Kopdeskel Merah Putih serta program pendampingan dan pelatihan.
Baca Juga: Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih, Ganti Menkeu Sri Mulyani dan Menko Polkam Budi Gunawan
"Dengan belum tersedianya anggaran untuk beberapa program kegiatan utama, khususnya untuk mendukung program KDKMP, izinkan kami mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 7,85 triliun khususnya terkait dengan kebutuhan anggaran digitalisasi 80.000 KDKMP, keberlanjutan program pendampingan dan pelatihan bagi KDKMP, tata kelola koperasi, peningkatan kapasitas anggota koperasi," kata Budi Arie dihadapan Komisi VI DPR RI.
Budi Arie membeberkan tambahan anggaran tersebut digunakan demi kepentingan program Kopdeskel Merah Putih.
Rincian alokasi tambahan anggaran:
- Rp210 miliar untuk kelembagaan & tata kelola Kopdeskel.
- Rp480 miliar untuk transformasi ekosistem digital koperasi.
- Rp299 miliar untuk pengembangan usaha koperasi.
- Rp298 miliar untuk peningkatan daya saing SDM, usaha, produk, dan layanan.
- Rp184 miliar untuk penguatan sektor keuangan koperasi.
- Rp234 miliar untuk pengawasan koperasi berbasis anggota.
- Rp460 miliar untuk penguatan data dan informasi.
- Rp598 miliar untuk pengembangan SDM koperasi.
- Rp4,5 triliun untuk pemberdayaan koperasi di daerah, termasuk penyediaan manajer KDKMP, business assistant, dan project management officer (PMO).
Baca Juga: Desa Saotengnga Sinjai Juara 1 Lomba Desa Tingkat Provinsi Sulsel 2025
Budi Arie menegaskan, tambahan anggaran ini bukan sekadar belanja, melainkan investasi untuk memperkuat koperasi desa/kelurahan sebagai pilar ekonomi rakyat.
“Kami mendorong agar KDKMP lebih kuat, berkelanjutan, dan bisa masuk dalam ekosistem koperasi nasional,” tegasnya. (*)
