Namun, Sahroni membantah pernyataannya ditujukan kepada publik.
“Bahasa ‘tolol’ itu bukan pada masyarakat, tapi pada logika berpikir yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan,” jelasnya, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, kritik terhadap DPR sah-sah saja, tetapi harus disampaikan dengan sopan dan memahami konteks gaji serta tunjangan anggota DPR secara detail.
“Enggak make sense kalau pembubaran DPR cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu,” pungkasnya. (*)
