Ketua DPD PDIP itu menegaskan, para kader PDIP di pemerintahan daerah Jabar itu sedang menunggu perintah lebih lanjut menyangkut instruksi ketua umum partai yang meminta seluruh kader untuk tidak hadir pada kegiatan pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
"Siang ini saya sedang bersama kepala daerah kader PDI Perjuangan Jawa Barat, ada Pak Imron Bupati Cirebon, Pak Tri Wali Kota Bekasi, Ade Kuswara Bupati Bekasi dan Ibu Citra Bupati Pangandaran," kata Ono di Gedung DPRD Bandung, pada Jumat, 21 Februari 2025.
Lantas, bagaimana instruksi secara lengkap disampaikan Megawati terkait penundaan keberangkatan kader PDIP terhadap kegiatan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah? Begini pernyataannya
Tunda Perjalanan Retret hingga Siaga Panggilan Partai
Dalam kesempatan berbeda, Megawati memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah RI di Akmil, Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.
Baca Juga: Masa Depan Bugis Timur: Bergabung dengan Sulawesi Selatan atau Membentuk Provinsi Sendiri?
Instruksi Ketum PDIP itu dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.
Jubir PDIP Guntur Romli mengungkap perintah Megawati yang tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025.
"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," ungkap Romli dalam pernyataan resmi di Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.
Baca Juga: DPRD Bulukumba Jadi Rujukan bagi Kolaka Timur dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Megawati juga meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah terlanjur menuju area retreat.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," sebut Romli melanjutkan isi poin pertama instruksi Megawati.
Baca Juga: Resmi! Gaji Pensiunan PNS 2025 Mulai Masuk Rekening, Segini Besarannya
Adapun, poin kedua yang disampaikan Megawati yakni ditujukan kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi.
