Beda Pernyataan dengan BMKG, Istana Bantah Pangkas Anggaran Mitigasi Bencana Hingga 50 Persen

“Gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, bantuan sosial,” jelasnya.

“Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” tambah Hasan.

Baca Juga: Ramadhan 1446 Hijriah! Inilah Cara Tepat Cek Jadwal Imsakiah Harian Yang Wajib Kamu Tahu

Kekhawatiran anggaran bisa mempengaruhi penyaluran informasi dari BMKG

Dengan dana perawatan untuk alat milik BMKG yang berkurang sampai 71 persen itu, dikhawatirkan akan memberi pengaruh pada akses informasi.

Misalnya observasi dan kemampuan mendeteksi cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami akan menurun.

Baca Juga: Ada Ketentuan Tambahan di Juknis TPG Kemenag 2025, Pencairan Kini Lebih Mudah

Setidaknya ada sekitar 600 alat sensor yang memantau gempa bumi dan tsunami di seluruh Indonesia.

Alat yang dimiliki oleh BMKG itu sebagian besar sudah melampaui batas kelayakan, jadi memerlukan perawatan lebih.

Untuk kecepatan informasi peringatan dini juga akan terganggu, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin pada Senin, 10 Februari 2025.

Baca Juga: Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadhan 1446 Hijriah dan Lebaran 2025, Berikut Penjelasannya!

Dalam keterangannya, akan ada jarak yang cukup signifikan dalam waktu menyebarkan informasi peringatan dini tersebut.

“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen,” kata Muslihhuddin.

Baca Juga: Fantastis! ASN Aktif dan Pensiunan Bisa Terima Gaji Puluhan Juta, Begini Sistemnya!

“Kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” imbuhnya.