Setelah pertemuan, Bahlil mengakui adanya kekurangan dalam implementasi kebijakan tersebut dan meminta masyarakat tidak saling menyalahkan.
"Kalau memang ada kekeliruan dalam kebijakan ini, itu adalah tanggung jawab kami," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Selasa 4 Februari 2025.
Sementara itu, untuk memastikan pasokan elpiji tetap terjaga, Bahlil melakukan inspeksi mendadak ke berbagai daerah.
Baca Juga: Tunjangan Profesi Guru Akan Langsung Ditransfer ke Rekening, Ini Nominal yang Diterima
Ia menemukan bahwa harga elpiji bersubsidi sering kali melampaui batas yang ditetapkan pemerintah.
Seharusnya, dengan subsidi Rp87 triliun, harga gas 3 kg berada di kisaran Rp18.000 - Rp20.000 per tabung. Namun, di beberapa wilayah, harga jualnya mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000.
"Harga idealnya di kisaran Rp18.000 - Rp19.000, maksimal Rp20.000. Tapi di lapangan, ada yang menjual hingga Rp30.000," ungkapnya.
Alasan Pembatalan
Pembatalan larangan pengecer menjual elpiji dilakukan setelah pemerintah melihat dampak negatif dari kebijakan tersebut.
Masyarakat kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi, antrean panjang terjadi di berbagai wilayah, dan kebijakan ini dinilai kurang tersosialisasi dengan baik.
Dasco mengakui bahwa penerapan aturan ini mendadak dan tidak disertai dengan persiapan yang matang.
"Pelaksanaan aturan ini terlalu cepat dan kurang tersosialisasikan dengan baik, sehingga menyebabkan kepanikan di masyarakat," ujar Dasco di Istana Kepresidenan, Selasa 4 Februari 2025.
Selain itu, dalam pertemuan dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Prabowo membahas perlunya reformasi kebijakan subsidi energi.
Artikel Terkait
Nadiem Makarim Beri Kebijakan! Guru Boleh Ikut PPG Tanpa Tes, Cukup Penuhi Ketentuan ini
Strategi Peningkatan Kinerja! 8 Kebijakan Terbaru bagi ASN dan PPPK dalam RPP Manajemen ASN, Apa Saja Poinnya?
Visi Dr Supriadi untuk Bulukumba: Edukasi dan Penganggaran Serta Awasi Kebijakan
Mengapa Skema Pensiun ASN Akan Berubah? Ini Alasan di Balik Kebijakan Baru 2025
Perbedaan Kebijakan Sistem Pemilihan Umum yang Terjadi di Amerika Serikat dan Indonesia
Ingat, Jangan Asal! Kebijakan Harus Disusun Berdasarkan Teori dan Data
Bulog Bulukumba Tegaskan Distribusi Minyakita Sesuai Kuota dan Kebijakan Pemerintah
Menanti 3 Kebijakan Pro-Rakyat Prabowo di Tahun 2025, dari Makan Bergizi Gratis hingga Penghapusan Piutang Petani-Nelayan
Kronologi Manajer Timnas Indonesia Sumarji Beri Surat Pemecatan PSSI ke STY hingga Kebijakan FIFA Soal Etika Kontrak Pelatih
Singgung Program MBG, Prabowo: 3 Bulan Kita Berhasil Beri Bukti Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat