internasional

TikTok Terancam Diblokir Mulai 19 Januari 2025, Benarkah?

Selasa, 14 Januari 2025 | 10:58 WIB
TikTok menghadapi ancaman serius berupa pemblokiran di Amerika Serikat mulai 19 Januari 2025.

Sulawesinetwork.com - TikTok menghadapi ancaman serius berupa pemblokiran di Amerika Serikat mulai 19 Januari 2025.

Keputusan ini diambil pemerintah AS karena kekhawatiran terhadap keamanan nasional, terutama potensi akses data pengguna oleh pemerintah Tiongkok melalui perusahaan induknya, ByteDance.

Survei yang dilakukan oleh Security.org mengungkapkan dukungan dari masyarakat, terutama para orang tua, terhadap rencana pemblokiran ini.

Baca Juga: Harga Cabai Semakin 'Pedas', 36 Provinsi Catat Kenaikan Hingga Puluhan Persen

Sebanyak 50% orang tua di AS menyatakan persetujuan atas langkah tersebut demi melindungi anak-anak mereka dari konten tidak pantas dan ancaman keamanan daring yang dikaitkan dengan platform TikTok.

Tidak hanya itu, survei yang sama menunjukkan bahwa 84% orang tua di AS menginginkan akses penuh ke akun media sosial anak-anak mereka.

Sebanyak 86% lainnya mendukung penerapan kebijakan izin orang tua sebelum anak di bawah umur dapat menggunakan aplikasi seperti TikTok.

Baca Juga: Tega! Orang Tua Tinggalkan Jasad Bayi Sendiri di Rumah Sakit, Alasannya Karena Hal Ini

Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kekhawatiran terhadap dampak sosial dan keamanan media sosial di kalangan keluarga Amerika.

Pemerintah AS telah menegaskan bahwa aplikasi ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional.

Kekhawatiran ini didasarkan pada dugaan bahwa pemerintah Tiongkok dapat mengakses data pengguna TikTok melalui ByteDance.

Baca Juga: Terungkap! Penjual Air Zamzam Palsu Raup 41 Miliar Dalam Setahun

Oleh karena itu, pada April 2024, Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang yang mewajibkan ByteDance untuk menjual aset TikTok di AS sebelum batas waktu 19 Januari 2025.

Namun, hingga saat ini, ByteDance belum memenuhi persyaratan tersebut. Kondisi ini memicu spekulasi bahwa TikTok benar-benar akan dilarang di AS jika langkah tersebut tidak diambil dalam waktu dekat.

Halaman:

Tags

Terkini