Sulawesinetwork.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memperkuat komitmen percepatan pengelolaan sampah melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Hal tersebut ditandai dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Pengelolaan Sampah di Sulawesi Selatan yang disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman bersama Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 23 April 2026.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), yang menjadi forum sinkronisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan untuk mempercepat tata kelola persampahan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Baca Juga: Pantai Merpati Dibersihkan Polisi, Polres Bulukumba Ajak Warga Jaga Lingkungan
Dalam sambutannya mewakili Gubernur Sulsel, Jufri Rahman menegaskan persoalan sampah merupakan isu strategis yang membutuhkan penanganan komprehensif, lintas sektor, dan berkelanjutan, seiring pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan timbulan sampah.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2025, timbulan sampah di Sulawesi Selatan mencapai sekitar 1,42 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, 74,71 persen telah terkelola, sementara 25,29 persen lainnya masih belum tertangani. Angka ini menjadi pijakan penguatan intervensi pemerintah daerah, sejalan dengan target nasional pengurangan sampah 30 persen dan penanganan sampah 70 persen.
“Dalam konteks tersebut, pengelolaan sampah menjadi salah satu isu strategis yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan,” kata Jufri.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Perkuat Program BERSINAR, Jufri Rahman: Perang Melawan Narkoba Harus Nyata
Ia menekankan, pertumbuhan jumlah penduduk berdampak langsung pada peningkatan timbulan sampah yang bila tidak dikelola dengan baik dapat memicu persoalan kesehatan, pencemaran lingkungan, hingga menurunkan kualitas hidup masyarakat.
Praktik pembakaran sampah terbuka yang masih terjadi di sejumlah wilayah juga dinilai perlu segera ditekan melalui perubahan perilaku dan penguatan sistem layanan.
Dalam forum itu, Jufri menyampaikan pemerintah menargetkan capaian pengelolaan sampah nasional sebesar 63,4 persen pada 2026 melalui pengurangan sampah di sumber, optimalisasi TPS3R, pengurangan beban tempat pemrosesan akhir (TPA), hingga percepatan penerapan teknologi ramah lingkungan termasuk waste-to-energy.
“Perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah harus kita wujudkan bersama. Sampah bukan lagi sekadar limbah, tetapi dapat menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Langkah sederhana seperti memilah sampah dari rumah, membuat kompos, hingga pengembangan usaha berbasis daur ulang perlu terus didorong,” ujarnya.
Pemprov Sulsel, kata dia, juga mendorong pendekatan ekonomi sirkular dan hilirisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari transformasi sistem persampahan yang lebih produktif dan berkelanjutan.