Sulawesinetwork.com - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekda Sulsel), Jufri Rahman, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 20 April 2026.
Kegiatan ini mengusung tema “Transformasi Penanggulangan Kemiskinan yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berkeadilan” sebagai upaya memperkuat arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan.
Jufri Rahman mengatakan, Musrenbang tematik ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menanggulangi kemiskinan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Baca Juga: Gerak Cepat Hadapi El Nino, Bupati Sinjai Jemput Dukungan Pusat untuk Irigasi dan Pertanian
Langkah ini juga sejalan dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi terpadu berbasis data.
Penanggulangan kemiskinan, lanjutnya, merupakan salah satu prioritas pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan yang dihadapi saat ini dinilai semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif.
Baca Juga: Bupati Bantaeng Presentasikan Rencana Pembangunan Strategis Daerah di Kementerian PPN/Bappenas
“Pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak dapat lagi dilakukan secara parsial, tetapi harus menyeluruh, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan sebagai agenda strategis pembangunan daerah,” ujar Jufri.
Ia menegaskan, setiap intervensi kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan yang dirilis pada 5 Februari 2026, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan pada 2025 tercatat sebesar 7,43 persen, lebih rendah dari nasional yang berada di 8,25 persen. Angka tersebut juga mengalami penurunan sebesar 0,34 poin persentase dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 7,77 persen.
Baca Juga: Halalbihalal Kemawa Sulsel 2026: Jufri Rahman Soroti Peran Strategis Masyarakat Wajo
Capaian ini menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus memperkuat posisinya di kawasan Indonesia Timur.
Meski demikian, Jufri mengingatkan bahwa masih terdapat kesenjangan antarwilayah yang perlu menjadi perhatian bersama.
Berdasarkan data BPS (rilis 22 September 2025), terdapat delapan kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas 10 persen, yakni Pangkep (11,6 persen), Jeneponto (11,42 persen), Luwu (10,97 persen), Luwu Utara (10,74 persen), Enrekang (10,73 persen), Kepulauan Selayar (10,61 persen), Tana Toraja (10,54 persen), dan Toraja Utara (10,05 persen).
