Sulawesinetwork.com - Badan Investigasi (BASIS) Lembaga Panrita Bhineka Bersatu (LPPB) mendesak Bupati Kabupaten Bulukumba untuk segera mencopot Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Desakan ini muncul karena dinas tersebut dinilai tidak menunjukkan kinerja maksimal dalam menangani sektor perdagangan, termasuk dalam hal penataan pasar-pasar tradisional.
Ketua BASIS LPPB, Riswan Black, menilai bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama ini gagal memberikan solusi atas berbagai persoalan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
Baca Juga: Banjir Landa Empat Kabupaten di Sulsel, Gubernur Instruksikan Penanganan Cepat
Salah satu sorotan utama adalah polemik pemindahan pedagang dari Pasar Tradisional Cekkeng Kasuara ke pasar modern yang dinilai tidak memiliki perencanaan matang serta mengabaikan aspirasi para pedagang.
"Proses pemindahan Pasar Cekkeng Kasuara ke pasar modern sangat tidak transparan dan cenderung memaksakan kehendak. Banyak pedagang merasa dirugikan karena lokasi baru tidak strategis dan fasilitasnya belum siap secara menyeluruh,” ungkap Riswan Black.
Ia juga menyoroti bahwa akibat kebijakan tersebut, aktivitas ekonomi di kalangan pedagang kecil mengalami penurunan drastis. Sejumlah kios di pasar modern juga tampak kosong karena minimnya pembeli, yang membuat para pedagang menolak untuk pindah sepenuhnya.
Baca Juga: Murah Rasa Sultan: Bedah Keunggulan vivo Y19sGT 5G dan Nokia X700 5G
Lemahnya Pengawasan Harga dan Distribusi Barang Pokok
Selain masalah pemindahan pasar, Ketua BASIS LPPB juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan pokok dan tidak adanya langkah konkret untuk menstabilkan harga di tengah situasi ekonomi yang sulit.
“Ini membuktikan bahwa Dinas Perdagangan kehilangan arah dan tidak memiliki program yang pro-rakyat. Kami mendesak Bupati agar segera mengevaluasi dan mencopot Kadis Perdagangan demi kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Baca Juga: Harga Bersaing, Spek Mending Mana? Mengupas vivo Y19sGT 5G dan Nokia X700 5G
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan dari BASIS LPPB tersebut. (*)