Sulawesinetwork.com - Petani di Kabupaten Bulukumba saat ini menjerit karena harga gabah yang anjlok karena kualitas hasil panen mereka dalam kondisi turun.
Akibatnya, para pabrik penggilingan mulai menolak hasil panen para petani karena dianggap tidak memenuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan pihak Bulog.
Hal itupun direspon Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bulukumba agar Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba bisa segera mencari solusi.
Baca Juga: Sempat Viral Dugaan Pungli, Tanjung Bira Tetap jadi Primadona Pariwisata Sulsel
Ketua Fraksi PKB Fahidin HDK menyarankan agar Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kejaksaan, Polres, Dandim, Pengadilan hingga Bulog untuk duduk bersama.
"Saya mendorong pemerintah dan forkopimda untuk duduk bersama untuk membahas terkait Harga gabah petani yang anjlok atau gabah yang ditolak pabrik penggilingan," ungkapnya Senin, 13 Mei 2024.
Gabah yang ditolak pihak pabrik penggilingan menurut Fahidin karena gabah hasil panen petani tidak memenuhi SOP terkait pembelian beras yang dilakukan Bulog.
Baca Juga: Penyerahan Dukungan Dokumen Calon Independen di Pilkada Bulukumba 2024 Ditutup Hasilnya Nihil
"Ada SOP yang diterapkan Bulog seperti menolak beras yang kuning atau merah. Ada standar kadar air dari gabah petani yang tidak memenuhi syart," terangnya.
Ketua Komisi B DPRD Bulukumba itu menilai jika kondisi seperti SOP yang diterapkan Bulog seharusnya tidak diberlakukan karena saat ini kondisi alam membuat hasil panen patani rusak.
"Pemerintah dan forkopimda harus memikirkan perut para petani. Kondisi ini tidak boleh menggunakan SOP karena ada bencana alam yang terjadi," ucapnya.
Baca Juga: Bawaslu Bulukumba Catat Pilkada Bulukumba 2024 Tanpa Calon Perseorangan
Jika kondisi ini tidak teratasi, lanjut Fahidin. Situasi ini akan berdampak luas terhadap potensi kemiskinan yang akan tumbuh luas hingga ke petani.
"Petani kita menangis karena pabrik tidak bisa menjual hasil gilingan padi kepada bulog karena ada SOP," bebernya.