Bekerja sama dengan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Sulsel untuk memastikan dana dapat terserap optimal.
Sosialisasi, pendampingan, hingga digitalisasi UMKM terus dilakukan. Bahkan telah memfasilitasi 2.344 UMKM dengan sertifikasi halal gratis, serta dukungan dalam kemasan, merek, dan akses hukum.
"Semua ini agar UMKM Sulsel naik kelas,” jelasnya.
Baca Juga: BAM DPR RI Serap Aspirasi Pengelolaan Ekologi di Sulsel, Pemprov Paparkan Empat Isu Utama
Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulsel menunjukkan, realisasi KUR di Sulsel hingga Juli 2025 mencapai Rp9,36 triliun untuk 163.776 debitur.
Dari jumlah itu, sektor pertanian menyerap Rp4,60 triliun, disusul perdagangan besar dan eceran Rp3,02 triliun, serta sektor jasa, perikanan, dan industri pengolahan.
Baca Juga: Ketua DWP Sulsel Lantik Pengurus DWP Sidrap, Tekankan Peran dalam Penurunan Stunting
Dengan dukungan KUR, petani bisa meningkatkan produktivitas, memperluas lahan garapan, dan memperkuat rantai pasok pangan. "Kami berkomitmen penuh agar KUR tepat sasaran dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Sulsel," ucapnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala OJK Sulsel dan Sulbar, Moch Muchlasin; Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Andi Eka Prasetya; Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Makassar, Arlin Ariesta; serta perwakilan perbankan.(*)
