DPRD Bulukumba Bahas Akuntabilitas APBD 2024 dalam Rapat Banggar

Sulawesinetwork.com – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba mengadakan rapat penting hari ini untuk meninjau secara mendalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah (PKS), dihadiri oleh sejumlah anggota Banggar lintas fraksi.

Baca Juga: Drama Panas Berlanjut: Ahmad Dhani Minta Irwan Mussry Tegur Maia Estianty

Para legislator yang hadir antara lain Drs. H. Andi Pangerang Hakim (PPP), Rizal Sarib (PKS), Ir. Andi Erlina Halmin (PKB), H. Safiuddin (PKS), Ismail Papo (Golkar), H. Rijal (PPP), Anhar Sakti (Hanura), dan Dr. Supriadi (PKS).

Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kolektif DPRD dalam mengawasi penggunaan anggaran demi kemajuan Bulukumba.

Dalam sesi pembahasan yang intens, Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan peninjauan cermat terhadap realisasi APBD 2024.

Baca Juga: DPC Perpadi Bulukumba Bakal Kukuhkan Pengurus Baru, Bupati Dan Forkopimda Dipastikan Hadir

Fokus utama adalah pada capaian target pendapatan dan belanja daerah, serta evaluasi efektivitas program pembangunan yang telah berjalan.

Ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran telah digunakan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulukumba, Ali Saleng, turut hadir mendampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan sejumlah undangan lainnya.

Baca Juga: Polres Bulukumba Bantah Tegas Dugaan Suap dalam Kasus Narkoba di Kajang: Kami Bekerja Profesional!

Kehadiran jajaran eksekutif ini memfasilitasi dialog konstruktif dan penyediaan informasi yang komprehensif bagi Banggar.

Rapat pembahasan ini adalah bagian tak terpisahkan dari upaya pengawasan DPRD terhadap jalannya roda pemerintahan.