Sulawesinetwork.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto resmi meluncurkan Kompetisi Inovasi Daerah (KID) 2025. Ini adalah upaya strategis untuk mempercepat transformasi pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan solutif.
Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi resmi di Ruang Pola Kantor Bupati Jeneponto, yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, pada Selasa (1/7/2025).
Kompetisi ini digagas oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Bappeda Jeneponto, bekerja sama dengan LSM Pattiro Jeka dan Tim Pendamping Inovasi Daerah.
Baca Juga: Polisi Pastikan Ledakan Dahsyat di Bulukumba Akibat Bom Ikan Rakitan, Satu IRT Tewas
Program ini menyasar seluruh Perangkat Daerah, Camat, Puskesmas, serta pemangku kepentingan lainnya agar turut merancang dan menerapkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Inovasi Sebagai Fondasi Kemajuan dan Pemicu Semangat
Wakil Bupati Islam Iskandar menekankan bahwa inovasi telah menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan pembangunan modern yang semakin kompleks.
Baca Juga: Nokia Eve Max 5G: Era Baru Smartphone Kelas Atas!
“Inovasi adalah fondasi utama menuju kemajuan. Lewat kompetisi ini, kita ingin menciptakan ruang bagi ide-ide segar yang lahir dari lapangan, dari mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Harapannya, lahir solusi konkret yang memperkuat pelayanan publik kita,” ujar Islam Iskandar.
Ia juga menyoroti keberhasilan Kabupaten Jeneponto yang tahun ini berhasil meloloskan empat inovasi daerah ke tahap administrasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kemenpan-RB.
“Ini adalah pencapaian yang patut kita banggakan. Namun, capaian ini juga harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus melahirkan inovasi yang relevan, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil,” tambahnya.
Baca Juga: Komisi II DPR RI: Pertek BKN Krusial untuk Sistem Merit dan Cegah Politisasi ASN
Wakil Bupati juga menginstruksikan agar seluruh jajaran birokrasi, termasuk OPD, camat, kepala desa, dan puskesmas, aktif mengikuti KID 2025.
Ia menegaskan bahwa inovasi tidak selalu berarti digitalisasi, melainkan juga bisa dalam bentuk metode kerja, pola layanan, atau pendekatan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.
