Sulawesinetwork.com - Pantai Merpati yang biasanya ramai dengan wisatawan, pada Rabu, 26 Maret 2025 bertransformasi menjadi panggung penting bagi masa depan Kabupaten Bulukumba.
Pimpinan dan segenap anggota DPRD Bulukumba hadir khidmat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten, menyuarakan harapan agar RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang disusun benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, dalam sambutannya yang penuh penekanan, mengingatkan bahwa RKPD bukanlah sekadar dokumen administratif.
Baca Juga: Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, 8 April 2025: Antam dan Galeri24 Terjungkal, UBS Ikut Melemah
Ia menekankan bahwa rencana pembangunan ini adalah kristalisasi dari aspirasi yang telah bergulir sejak tingkat desa hingga kecamatan.
"Musrenbang ini adalah muara dari perjalanan panjang menyerap aspirasi masyarakat. Kami, DPRD Bulukumba, berdiri teguh dengan harapan agar setiap poin dalam RKPD nanti adalah cerminan dari kebutuhan mendesak warga Bulukumba," ujar Umy Asyiatun Khadijah dengan nada serius, Rabu, 26 Maret 2025.
Lebih lanjut, Umy Asyiatun Khadijah menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses penyusunan RKPD ini.
Baca Juga: Bocoran Spesifikasi Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: Siap Jadi Idaman Baru?
Tujuannya jelas, memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang tertuang di dalamnya adalah jawaban konkret atas permasalahan dan harapan masyarakat Bulukumba.
Momentum penting ini turut dihadiri oleh jajaran lengkap pimpinan daerah.
Selain Ketua DPRD, tampak hadir Wakil Ketua II DPRD Bulukumba, Syahruni Haris, serta anggota dewan lainnya seperti H. Musa Lirpa, Rizal Sarib, dan Andi Usdar.
Baca Juga: IHSG Terjun Bebas di Pembukaan Selasa: Tertekan Sentimen Tarif Impor AS
Sinergi antara legislatif dan eksekutif terlihat jelas dengan kehadiran Bupati Bulukumba, H. Andi Muchtar Ali Yusuf, Wakil Bupati, H. Andi Edy Manaf, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, H. Patudangi, unsur Forkopimda Bulukumba, Sekretaris Daerah, dan para Kepala OPD.
Kehadiran para pemangku kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa penyusunan RKPD kali ini diharapkan akan menghasilkan rencana pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi.
