Pelaksanaan mutasi yang dilakukan Bupati Andi Utta terhadap para Pejabat dilingkup Pemkab Bulukumba tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dalam.
Maka tindakan tersebut jelas tidak sesuai dengan perintah pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sehingga Andi Muhtar Ali Yusuf di duga melakukan Pelanggaran Hukum Administrasi Negara.
Sesuai dengan pasal tersebut di atas. Disebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian jabatan 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terkait. (*)
