Sulawesinetwork - Kota Makassar telah diusulkan menjadi salah satu kandidat Kota Percontohan Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Melalui Tim Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas), KPK saat ini melakukan observasi Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi di Makassar.
Tim Ditpermas KPK RI, yang melakukan observasi yakni Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Andhika Widiarto, Spesialis Pembinaan Peran Serta Masyarakat Gerhard Harryjul, serta Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Wina Cahtianing Rahayu.
Baca Juga: Soal Partai Golkar di Pilkada Jeneponto 2024, Islam Iskandar Bilang Begini
Perwakilan KPK RI melalui Tim Ditpermas tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama seluruh OPD lingkup Pemkot Makassar.
Pertemuan berlangsung di Ruang Sipakatau Kantor Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, pada Rabu, 7 Agustus 2024 dilansir dari Suara Celebes.
“Dengan masuknya kita sebagai kandidat kota bebas korupsi tentunya kami sangat bersyukur. Tapi kesyukuran itu dalam bentuk tantangan bahwa kita harus wujudkan secara utuh dan maksimal soal pemerintahan yang bebas korupsi,” kata Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.
Baca Juga: Insiden Tak Terduga Warnai Laga Sengit Bupati Cup 3 di Bulukumba
Danny Pomanto juga mendorong OPD dan seluruh jajaran lingkup pemerintah kota untuk sama-sama mewujudkan Makassar sebagai Kota Percontohan Antikorupsi.
Ia mengapresiasi kehadiran KPK RI yang terus berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman guna meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, bersih, dan bebas korupsi.
“Dengan program ini memberikan kita sebuah transparansi yang lebih terang lagi, sehingga kita mampu melihat di mana potensi kebocoran, di mana prosedur yang belum lengkap, dan di mana pengawasan yang tertutupi. Itu kelihatan sekali dari program ini,” tuturnya.
Baca Juga: Pilkada 2024, Lima Kondisi yang Memungkinkan Calon Melawan Kotak Kosong
Observasi Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2025 pada Pemkot Makassar merupakan salah satu wujud komitmen untuk meraih predikat Kota Antikorupsi yang tentunya harus memenuhi penilaian dari enam komponen.
Keenam komponen tersebut yakni Penilaian Tata Kelola Pemerintah Daerah, Peningkatan Kualitas Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
