Sulawesinetwork.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda terkait dugaan korupsi kuota haji 2024 yang diduga merugikan negara hingga Rp 1 triliun, Rabu (13/8/2025).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lokasi pertama yang digeledah adalah rumah pihak terkait di Depok, Jawa Barat.
Dari lokasi ini, penyidik mengamankan satu unit mobil dan sejumlah aset properti.
Baca Juga: Hasto Krtiyanto Kembali Dilantik Sebagai Sekjen PDIP oleh Megawati
“KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi, pertama rumah pihak terkait di Depok. Diamankan satu kendaraan roda empat serta beberapa aset,” ujar Budi.
Lokasi kedua yang menjadi sasaran adalah Kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag). Di sana, tim penyidik menyita berbagai dokumen penting dan barang bukti elektronik (BBE).
Budi menambahkan, pihaknya mengapresiasi sikap kooperatif Kemenag selama proses penggeledahan.
Baca Juga: Kejari Bantaeng Musnahkan Barang Bukti 22 Perkara, Narkotika hingga Senjata Tajam
“KPK menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Agama, karena selama prosesnya membantu dan kooperatif,” imbuhnya.
Kasus dugaan korupsi ini disebut berawal dari perubahan jumlah kuota haji reguler, yang mengakibatkan dana dari jemaah reguler justru mengalir ke pihak travel swasta, bukan ke kas negara.
Sejauh ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), mantan Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik travel Maktour Fuad Hasan Masyhur.(*)
