Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK pada 21 Maret - 19 April 2025.
Hasil rapat juga menyepakati beberapa poin penting, salah satunya adalah komitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN selambat-lambatnya Desember 2024.
Penyelesaian tersebut merujuk pada amanat Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Proses penataan tenaga non-ASN ini mencakup verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca Juga: Pj Gubernur Sulsel dan Kemendagri Diharapkan Tunjuk Pjs Bupati Bulukumba yang Netral
Selain itu, tenaga non-ASN yang tidak termasuk dalam formasi PPPK 2024 namun sudah terdaftar akan diangkat sebagai PPPK paruh waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Komitmen ini bertujuan menghindari adanya pemutusan hubungan kerja massal sekaligus tetap menjaga regulasi yang ada.
Jadwal pendaftaran dan seleksi PPPK 2024 diharapkan dapat memberikan kepastian bagi tenaga honorer dan non-ASN yang telah menunggu kesempatan ini, dengan pelaksanaan yang dimulai pada 26 September 2024 hingga 31 Desember 2024.***
