Sulawesinetwork.com - Fenomena penggadaian Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan pinjaman dari bank semakin marak terjadi di beberapa daerah.
Banyak anggota DPRD memilih opsi ini untuk memperoleh dana cepat, baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk memenuhi berbagai tuntutan finansial terkait tugas kedewanan.
Begitu halnya dengan sejumlah anggota DPRD Kota Serang periode 2024-2029 menggadaikan Surat Keputusan (SK)-nya kepada bank.
Baca Juga: Catat Tanggalnya! Pendaftaran PPPK 2024 Resmi Dibuka Bulan ini, Honorer Bersiap Mendaftar
Kabar itu dibenarkan Sekretaris DPRD Kota Serang, Ahmad Nuri. Dia mengatakn, dari 45 anggota DPRD Kota Serang terpilih, tidak semuanya menggadaikan SK-nya.
"Tapi yang jelas itu seperti PNS, menggadaikan. Saya kira itu haknya anggota Dewan terpilih. Ada yang menggadaikan atau tidak, ada yang menitipkan SK biar tidak ini," kata Nuri dilansir, Sabtu, 7 September 2024.
"Sekarang yang sudah masuk ada lima sampai 10 lah, saya kurang hafal nama-namanya," sambung Nuri.
Dia tidak memungkiri, akan ada Dewan terpilih lainnya yang bakal mengajukan penggadaian SK-nya.
"Ya sesuai kebutuhan anggota Dewan, saya kira, kan itu diberikan hak juga. Tidak ada larangan untuk mengambil bank, tinggal mekanismenya kita nanti membuat aturan untuk dipotong oleh bank, itu saja," kata Nuri.
Dia menambahkan, pada periode sebelumnya, terdapat sekira 25-30 anggota Dewan yang menggadaikan SK-nya ke bank.
Baca Juga: Pj Gubernur Sulsel dan Kemendagri Diharapkan Tunjuk Pjs Bupati Bulukumba yang Netral
"Periode lalu, sepengetahuan saya ada sekitar 25 sampai 30, ada sekitar segituan lah. Sementara mungkin ada variasi lah (menggadaikan SK ke bank), karena yang siap untuk running paling Bank bjb, Bank Banten juga menyiapkan," ucap Nuri. (*)
