“Dia (Prabowo) bilang, ‘Saya oke, boleh, bagus,’” imbuhnya.
Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk membantu penyerapan MBG bisa lebih cepat.
“Kalau tidak ada sanksi ya mereka santai-santai aja. Ini stick and carrot. Kalau bisa lebih cepat, ditambah lagi uangnya, tapi hitungan kita tidak mungkin kelihatannya, maka kita mau lihat dan perbaiki. Kita bantu kalau bisa,” terangnya.
Rencana Serapan MBG hingga November
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui ada perlambatan penyerapan di awal program berjalan.
“Januari itu kan hanya 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), itu penyerapannya berapa? Hanya Rp190 miliar, tapi hari ini sudah 8.344 (SPPG), ini sudah Rp 8,3 triliun,” kata Dadan kepada awak media di kantor BGN, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 September 2025.
Baca Juga: BUMD Sulsel Gandeng Vingroup, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman: Langkah Penting Transisi Energi Hijau
BGN, menurut Dadan, juga tengah mengejar target agar akhir September sudah memiliki 10 ribu dapur aktif, sehingga pada awal Oktober sudah menyerap anggaran sebesar Rp10 triliun.
Kemudian, pada bulan Oktober BGN menargetkan ada 20 ribu SPPG dengan penyerapan anggaran di bulan November menjadi Rp20 triliun.
Purbaya: Sisir K/L Lambat dan Ajak Kepala BGN Laporan Publik
Baca Juga: Jelang Babak Kualifikasi Porda Cabor Petanque, KONI Bantaeng Luncurkan Aplikasi Obor
Sebelumnya, saat rapat kerja perdananya usai dilantik menjadi Menteri Keuangan bersama DPR, Purbaya menyatakan akan membentuk tim khusus untuk memastikan penyerapan anggaran program yang dijalankan pemerintah.
Ia menyebut bahwa saat ini, beberapa program masih lamban dalam penyerapan, sehingga butuh pihak yang akan terjun langsung untuk memonitor.
“Kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran dalam nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on reguler basis,” kata Purbaya di hadapan DPR pada 10 September 2025 lalu.