Sulawesinetwork.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terhadap mazhab ekonomi neoliberal dalam pidatonya di acara Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu malam (23/7).
Menurutnya, ide bahwa kekayaan akan "menetes ke bawah" dari orang kaya ke masyarakat luas tidak terbukti dalam kenyataan.
"Pasal 33 kalau kita simak sebetulnya sederhana tapi menggariskan apa-apa yang akan menyelamatkan dan mengamankan negara. Pertama, karena begini saudara-saudara, kalau kita bicara negara, kalau kita bicara tujuan negara, ya tujuan negara adalah rakyat yang merasa aman, rakyat yang sejahtera, rakyat yang tidak ada kemiskinan, rakyat yang tidak lapar, itu tujuan negara,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan, “Demokrasi penting, demokrasi yang formal, demokrasi yang normatif, tapi rakyat tidak punya rumah yang baik, rakyat yang lapar, anak-anak yang stunting, mereka yang tidak bisa cari pekerjaan, ini bukan tujuan bernegara bagi saya dan bagi semua orang yang waras.”
Prabowo kemudian mengutip Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menekankan bahwa pelaksanaannya tercermin dalam Pasal 33.
“Ini pasal 33, ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kekeluargaan, bukan asas konglomerasi. Asas keluarga, asas kekeluargaan. Ya seluruh bangsa Indonesia kita harus diperlakukan sebagai keluarga.”
Baca Juga: Bukan Kritik Performa, Hokky Caraka Somasi Netizen karena Pelecehan Seksual Terhadap Kekasih!
Prabowo menyatakan bahwa asas kekeluargaan ini bertentangan dengan ajaran neoliberalisme yang membenarkan ketimpangan dengan harapan akan terjadi efek tetesan kekayaan (trickle-down effect).
“Ini bertentangan dengan beberapa mazhab-mazhab ekonomi, terutama mazhab ekonomi neoliberal. Karena di masa neoliberal ini menurut mereka, enggak apa-apa kalau yang segelintir orang tambah kaya. Enggak apa-apa, biar segelintir orang tambah kaya. Menurut teori itu, lama-lama kekayaan itu akan menetes ke bawah.”
Kritik terhadap teori trickle-down ini sejalan dengan komitmen Prabowo dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, sesuai amanat konstitusi.
Baca Juga: Skandal KM Barcelona V: DPR Pertanyakan Beda Manifest 300 Penumpang, Curiga Ada Kesengajaan!
“Kenyataannya menetesnya lama banget. Menetesnya 200 tahun, sudah mati kita semua itu... jadi itu enggak benar, enggak benar, tidak akan netes ke bawah. Bagaimana saudara merasa menetes ke bawah? Setetes pun enggak ya?” ujar Prabowo.
Pernyataan ini menegaskan kembali fokus pemerintah pada pemerataan ekonomi dan penguatan fondasi ekonomi kerakyatan, serta penolakannya terhadap model pembangunan yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak. (*)