Tingkat NPL di atas empat persen berarti dari setiap Rp100 triliun pembiayaan, sekitar Rp4 triliun berpotensi terjadi kredit macet.
"Dalam konteks koperasi yang sering menghadapi tantangan administratif, rendahnya kapasitas manajerial, dan lemahnya pengawasan, risiko ini bahkan bisa lebih tinggi," terang Huda.
Dengan asumsi tingkat risiko gagal bayar koperasi sama dengan pelaku UMKM, terdapat risiko pembiayaan Kopdes Merah Putih sebesar Rp28,33 triliun di tahun keenam pembayaran.
Baca Juga: Iris Wullur Tegas Bantah Gosip Pelakor: Ini untuk Nama Baik Saya, Siap Tempuh Jalur Hukum!
Ini menunjukkan eskalasi risiko pembiayaan Kopdes Merah Putih dari tahun ke tahun dengan tren yang memburuk signifikan.
"Pada tahun pertama, potensi kerugian akibat gagal bayar tercatat sebesar Rp7,18 triliun dan terus memburuk akibat risiko gagal bayar. Lonjakan ini mencerminkan ketidakstabilan sistem pembiayaan koperasi, jika tidak disertai dengan tata kelola keuangan yang kuat, mitigasi risiko yang ketat, dan pengawasan menyeluruh dari lembaga terkait. Koperasi Merah Putih yang digagas kurang dari satu tahun menunjukkan kurangnya persiapan yang matang dan terkesan tidak prudent," tegas Huda.
Ia menambahkan, apabila program koperasi ini dibiayai dari sumber perbankan Himbara atau dana publik lainnya, risiko gagal bayar tersebut bukan hanya akan membebani koperasi dan anggotanya, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek domino terhadap stabilitas keuangan nasional.
Baca Juga: Momen Kocak Chris Martin Beri 'Peringatan Dini' Jumbotron Coldplay: Jangan Sampai Kena Skandal!
Terlebih lagi, koperasi yang tidak berbasis kebutuhan lokal dan dipaksakan secara seragam ke seluruh desa rawan mengalami missmatch usaha, lemahnya loyalitas anggota, hingga praktik fiktif.
"Dalam jangka panjang, akumulasi kerugian ini dapat menjadi beban dengan skala yang signifikan, serta merusak kepercayaan publik terhadap skema koperasi dan pemberdayaan desa yang berbasis ekonomi kerakyatan.
Oleh karena itu, pendekatan berbasis analisis risiko dan penguatan kelembagaan menjadi mutlak sebelum proyek berskala besar seperti ini dijalankan," ucap Huda mengingatkan.(*)