Sulawesinetwork.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerukan reformasi mendalam terhadap aturan dana kampanye.
Ia menekankan pentingnya penetapan batas pengeluaran dana kampanye untuk memerangi praktik politik uang yang menurutnya merusak fondasi demokrasi.
Pernyataan ini disampaikan AHY dalam pidatonya di acara diskusi Proklamasi Democracy Forum bertajuk 'Challenges to the US Democracy & Its Impacts on Global Politics,' yang digelar di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025).
Baca Juga: Prabowo Luncurkan Koperasi Merah Putih: Tegas! Bukan Lagi Zaman 'Ketua Untung Duluan'
AHY mengawali paparannya dengan menyoroti bagaimana politik uang menjadi tantangan serius bagi sistem demokrasi.
"Jabatan publik menjadi investasi, bukan panggilan, dan para pemimpin dipilih bukan karena gagasan mereka, tapi karena seberapa dalam kantong mereka. Katanya ada integritas, kapasitas, sama isi tas. Itulah realitas politik kita hari ini," ucap AHY, menggambarkan kondisi politik yang ia anggap memprihatinkan.
AHY menilai bahwa kandidat pemimpin yang kompeten dan jujur menjadi sulit bersaing dalam sistem yang didominasi oleh kekuatan finansial.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pelaporan dana kampanye dapat diakses publik secara real time.
"Kita perlu mereformasi aturan pendanaan kampanye, memperkenalkan pelaporan donasi secara real time dan bisa diakses publik, menetapkan batas pengeluaran, dan memberikan subsidi negara serta akses media kepada partai politik yang bersih, bukan hanya kepada mereka yang paling banyak membelanjakan dana," tegasnya.
Selain masalah dana kampanye, AHY juga menyoroti bahaya politik pecah belah yang disebarkan melalui disinformasi. Menurutnya, ini adalah masalah krusial dalam iklim demokrasi saat ini.
Baca Juga: Iris Wullur Tegas Bantah Gosip Pelakor: Ini untuk Nama Baik Saya, Siap Tempuh Jalur Hukum!
"Politik pasca kebenaran (post truth). Politik yang memecah belah karena disinformasi. Yang dilancarkan secara membabi buta. Politik yang rusak karena kebohongan," sebut AHY.
"Hoaks, teori konspirasi, pembunuhan karakter, semuanya merusak kepercayaan," tambahnya, menekankan dampak negatif dari penyebaran informasi palsu terhadap kepercayaan publik.