Sulawesinetwork.com - Sebuah kejutan mewarnai kabar rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan impor gas alam cair (LGN) dari Amerika Serikat (AS).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini, Bahlil Lahadalia, justru mengaku tidak mengetahui adanya rencana tersebut!
Pernyataan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto secara terbuka menyampaikan rencana Prabowo ini sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal 32 persen yang diterapkan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump kepada Indonesia.
Baca Juga: Kabar Gembira dari Sawah! Mentan Amran Yakin Panen Raya 2025 Melimpah Ruah
Ditemui di kantor Kementerian ESDM pada Rabu (9/4/2025), Bahlil dengan tegas menyatakan ketidaktahuannya soal rencana impor LGN dari Negeri Paman Sam.
"Tidak tahu, tanya Menko Perekonomian kalau itu," ujarnya kepada awak media. "Yang mau saya tanggapi statement dari Kementerian ESDM, saya nggak mau menanggapi yang saya tidak tahu," lanjutnya.
Namun, Bahlil membenarkan adanya instruksi untuk meningkatkan impor liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak dari AS. Langkah ini, menurutnya, adalah wujud respons terhadap kebijakan tarif dari Donald Trump.
"Maka kita diperintahkan oleh Presiden untuk melihat potensi-potensi apa saja yang bisa kita beli barang dari Amerika. Nah ini dalam exercise kita lagi menghitung," jelas Bahlil.
Kontradiksi ini semakin menarik ketika menilik pernyataan Menko Airlangga sehari sebelumnya. Dalam sebuah acara di Jakarta pada Selasa (8/4/2025), Airlangga dengan jelas menyebutkan bahwa Prabowo mengarahkan untuk meningkatkan impor LPG dan LNG dari AS.
"Dengan pembicaraan Menteri ESDM juga arahan Pak Presiden kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika," ungkap Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa peningkatan impor ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan hanya akan mengalihkan sumber impor LPG dan LNG dari negara lain ke AS.
"Tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian, switch jadi tidak mengganggu APBN," pungkasnya. (*)