Muncul Polemik Tata Kelola MBG Imbas Skandal Keracunan di Daerah, Anak-anak Dinilai Jadi Kelompok Rentan

Anak-anak Dinilai Jadi Kelompok Paling Rentan

Kritik keras datang dari Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. 

Netty menilai, kasus keracunan MBG merupakan sinyal kuat perlunya pengawasan lebih ketat di lapangan. 

Baca Juga: Anggaran Transfer Turun Rp133 Miliar: Pemkab Barru Serahkan KUA-PPAS 2026, Tekankan Efisiensi dan Skala Prioritas

“Ini alarm serius untuk memperkuat aspek keamanan pangan dan tata kelola pelaksanaan program MBG di lapangan,” kata Netty kepada awak media di Jakarta, pada Kamis, 13 November 2025.

Netty lantas menggarisbawahi, anak-anak adalah kelompok paling rentan. 

“Anak-anak penerima MBG adalah kelompok rentan. Pemerintah daerah dan instansi teknis perlu memastikan dapur yang belum laik segera dibina atau dihentikan sementara,” ujarnya.

Baca Juga: PTDH 2 Guru, Prof Yusril : Gubernur Sulsel Tidak Salah

211 Kasus Keracunan MBG Tuai Sorotan

Lonjakan kasus MBG kini mengarah pada tuntutan revisi tata kelola serta percepatan regulasi. 

Netty menyebut Perpres tentang Tata Kelola Program MBG perlu segera mencapai tahap penyelesaian akhir.

Baca Juga: Intervensi Politik dan Bisnis, Komisi Reformasi Polri Akui Tumpukan Masalah Internal

“Kita harapkan Perpres Tata Kelola MBG segera diimplementasikan agar ada kejelasan aturan dan tanggung jawab antarinstansi,” kata Netty.

Dorongan itu sejalan dengan rekomendasi BGN yang meminta percepatan sertifikasi halal di seluruh SPPG. 

Sertifikasi dianggap dapat menutup banyak titik rawan, mulai dari asal bahan makanan hingga proses penyajiannya.