“Target itu bukan sekadar harapan, melainkan disertai langkah implementatif,” tegas Fatmawati.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya strategi berkelanjutan. Pemerintah memaparkan bahwa digitalisasi transaksi pajak daerah sudah mencapai 100 persen non-tunai, memberi transparansi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Fraksi PKS menyoroti kenaikan target pajak kendaraan bermotor dan turunnya pajak BBNKB akibat tren kendaraan listrik. Pemerintah menyiapkan regulasi adaptif serta pengawasan lapangan.
“Kami realistis, tapi tetap optimis dengan langkah antisipatif,” jelas Fatmawati.
Dalam menjawab Fraksi Demokrat, pemerintah menguraikan PAD 2025 sebesar Rp5,57 triliun yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Optimalisasi BUMD juga menjadi strategi penting. (*)
