Sulawesinetwork.com - Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, membacakan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulsel atas Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin, 8 September 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, didampingi Wakil Ketua DPRD Rahman Pina dan Yasir Mahmud. Suasana paripurna berlangsung penuh perhatian, mengingat jawaban Gubernur memuat respons atas isu strategis yang diangkat seluruh fraksi.
Fatmawati membuka penyampaiannya dengan mengungkapkan rasa duka mendalam atas tragedi 29 Agustus lalu yang menyebabkan kebakaran Gedung DPRD Sulsel dan beberapa fasilitas publik lain.
Baca Juga: Ternyata Ini Penjelasan Soal Pengganti Menko Polkam dan Menpora Masih Kosong
“Kita kehilangan empat saudara dalam peristiwa itu. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ucapnya, seraya mengajak seluruh pihak menjadikan insiden itu pelajaran untuk mengedepankan dialog dan kebersamaa.
Menjawab pandangan Fraksi Nasdem terkait pendapatan daerah, pemerintah menegaskan tidak akan menambah beban masyarakat. Intensifikasi akan ditempuh melalui digitalisasi layanan, integrasi data pajak, dan optimalisasi aset. Strategi ini juga menjawab pertanyaan serupa dari Fraksi Harapan .
Untuk belanja daerah yang dipertanyakan Fraksi Gerindra, pemerintah menekankan komitmen membatasi belanja seremonial dan penunjang. Alokasi diarahkan ke sektor prioritas yang langsung dirasakan publik.
Baca Juga: Bukan Cuma Ibu-Ibu, Anak Muda Sulsel Juga Bisa Jadi Kader PKK!
“Ruang fiskal kita manfaatkan seoptimal mungkin demi layanan masyarakat,” ujar Fatmawati.
Sektor pendidikan turut menjadi sorotan. Menanggapi Fraksi Gerindra, Demokrat, dan lainnya, pemerintah menjelaskan program peningkatan kualitas guru, rehabilitasi sekolah, pengadaan alat praktik, serta bantuan seragam bagi siswa kurang mampu. Forum masyarakat peduli pendidikan juga diperkuat agar masyarakat terlibat dalam pengawasan .
Di bidang kesehatan, pemerintah menjawab pertanyaan fraksi tentang pelayanan di wilayah 3T. Layanan kesehatan bergerak dengan dokter spesialis, bidan, farmasi, hingga tenaga gizi sudah berjalan. Dua rumah sakit regional juga sedang dipersiapkan untuk memudahkan akses warga terpencil.
Untuk infrastruktur, Fatmawati menjelaskan upaya penanganan banjir di kawasan Mamminasata, termasuk normalisasi sungai, serta peluncuran transportasi massal Trans Sulsel. Sejak beroperasi Juli 2025, layanan ini sudah digunakan 110 ribu penumpang hingga akhir Agustus.
Fraksi PPP menyoroti target pendapatan daerah sebesar Rp10,4 triliun yang dinilai terlalu optimis. Pemerintah menjawab dengan strategi penagihan kendaraan tidak daftar ulang, integrasi data wajib pajak, dan pengawasan berbasis digital.
