Sulawesinetwork.com - Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai diberitakan belakangan ini, termasuk insiden terbaru di Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
DPR meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk lebih ketat dalam pengawasan pelaksanaannya.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, mengungkapkan bahwa BGN harus mengerahkan tenaga untuk memastikan distribusi makanan aman sampai ke penerima manfaat.
Baca Juga: Taruna Bakti Pertiwi di Barru: Bupati Andi Ina Dorong Siswa Ikuti Jejak Taruna Akpol
"Kita tahu bahwa BGN itu juga mempunyai sistem baru dalam hal supervisi," ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen pada Senin, 28 Juli 2025.
"Mereka ada tenaga-tenaga untuk supervisi lapangan, baik untuk mengecek kualitas makanan, distribusi, maupun dari sisi pembayaran dari MBG ke dapur," imbuhnya.
Politikus dari Fraksi Gerindra itu berharap insiden keracunan tidak akan terulang lagi setelah adanya pengawasan ketat dari BGN.
Baca Juga: Usulan Pilkada Dipilih DPRD, Bahlil Golkar: Jangan Setiap Pilkada Berkelahi!
"Kami harapkan bahwa kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang," tuturnya.
Seperti diketahui, beberapa insiden keracunan MBG telah terjadi di NTT. Pada 22 Juli 2025, sebanyak 130 siswa SMP Negeri Kota Kupang dilarikan ke rumah sakit setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Insiden serupa juga menimpa 13 siswa SDN Tenau Kota Kupang.
Selain itu, di SMAN 1 Taebenu, Kupang, dua siswa menjadi korban keracunan, dan ada pula 75 siswa SMA/SMK di Sumba Barat Daya yang mengalami keracunan.
Baca Juga: Thailand dan Kamboja Sepakat Gencatan Senjata Berkat Diplomasi ASEAN di Malaysia
Rentetan kasus ini menunjukkan urgensi pengawasan yang lebih ketat dari BGN untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan dalam program MBG demi kesehatan para siswa.(*)
