Ancaman Istana Menggema: Bansos Bakal Dicabut Bagi Pemain Judi Online, Data Rp957 Miliar Jadi Bukti!

Sulawesinetwork.com – Kabar mengejutkan datang dari Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Setelah temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencengangkan, Istana kini mengancam akan mencoret data penerima bantuan sosial (bansos) yang ketahuan bermain judi online.

Temuan PPATK tahun 2024 menunjukkan fakta miris: sebanyak 571.410 kesamaan NIK antara penerima bansos dengan pemain judi online!

Tak tanggung-tanggung, total deposit judi online dari rekening-rekening tersebut mencapai angka fantastis, yaitu Rp957 miliar dalam 7,5 juta kali transaksi.

Baca Juga: Kejutan! Timnas Indonesia Masuk Pot 3 Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 4, Siap Tantang Raksasa Asia!

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membenarkan adanya sejumlah rekening penerima bansos yang terdeteksi aktif dalam aktivitas judi online.

"Nah terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial," tegas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 11 Juli 2025.

Prasetyo menegaskan bahwa pencoretan ini sangat mungkin dilakukan.

Baca Juga: Pimpinan KPK Mengeluh: Sedih Lihat Indonesia Kalah Jauh dari Malaysia-Singapura Soal Persepsi Korupsi!

"Sangat bisa (dicoret). Karena data ini by name by address, ketahuan si A si B-nya. Siapa namanya? Alamatnya mana? Nomor rekeningnya juga," sebutnya, menunjukkan betapa akuratnya data yang dimiliki pemerintah.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk merapikan data penerima bansos agar lebih tepat sasaran, melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Prasetyo menjelaskan bahwa banyak data yang ditemukan tidak layak menerima bansos, termasuk warga yang sebenarnya sudah berada di tingkat ekonomi mampu.

Baca Juga: Bus Trans Sulsel Siap Mengaspal, Hubungkan Mamminasata dengan Transportasi Terpadu!

"Karena banyak juga dari hasil penyatuan data itu ditemukan bahwa ada saudara-saudara kita yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan," tuturnya.

"(Sejumlah warga RI) ada sudah berada di tingkat ekonomi yang tergolong mampu, tetapi juga masih mendapatkan bantuan sosial. Ini semua dirapikan," imbuh Prasetyo.