Kontroversi Siswa 'Nakal' Dikirim ke Barak TNI: Pengamat Pertanyakan Arah Kebijakan Dedi Mulyadi

Sulawesinetwork.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirim siswa 'nakal' ke barak militer TNI menuai sorotan tajam.

Setelah Dedi mengumumkan pengiriman siswa ke Markas Resimen Armed 1 Kostrad Sthira Yudha di Purwakarta, dengan izin orang tua untuk pendidikan selama 6 bulan, kritik keras pun bermunculan.

Salah satu suara kritis datang dari Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim.

Baca Juga: Aksi Heroik Siswa Bekasi: Bersihkan Sungai, Bukti Nyata Kepedulian Lingkungan, Lebih Bermakna dari Wisuda Mewah!

Dalam program Dua Sisi TVOne, Salim mempertanyakan kejelasan konsep kebijakan tersebut.

"Konsepnya belum jelas ini, militer atau pembinaan kesadaran bela negara, atau sekadar pelatihan?" ujarnya.

Salim menilai, jika program ini hanya sebatas pelatihan, maka hal itu bukanlah sesuatu yang baru.

Baca Juga: Kocak! Patah Hati di Hari Ultah, Warga Bogor Minta Damkar Temani Tiup Lilin

"Kalau hanya sekadar pelatihan, ini sudah sering dirasakan oleh alumni SMA, SMP, sering LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa)," ungkapnya.

Ia sendiri mengaku pernah mengikuti LDKS yang durasinya jauh lebih singkat dari 6 bulan yang diusulkan Dedi.

"Saya juga sering dulu ikut LDKS, itu programnya tidak sampai 6 bulan apalagi setahun. Itu efektif untuk belajar baris-berbaris, belajar wawasan kebangsaan," tambahnya.

Baca Juga: H Rohandi Ajak Istri dan Ketiga Anaknya Kunjungi Warga Miskin Ekstrim di Bontonompo

Kritik utama Salim terletak pada ketidakjelasan kurikulum pendidikan yang akan dijalani siswa selama 6 bulan di barak militer.

"Kalau itu sampai 6 bulan, nanti kurikulum pendidikannya bagaimana? Ini yang jadi pertanyaan besar," tegasnya.