Jakarta di Persimpangan Gizi: Antara Izin Pusat dan Harapan Anak-Anak Sekolah

Sulawesinetwork.com - Program sarapan bergizi gratis yang dijanjikan Gubernur Pramono Anung kini berada di titik krusial. Setelah sempat terganjal restu Badan Gizi Nasional (BGN), kini secercah harapan muncul, membawa angin segar bagi ribuan anak sekolah di ibu kota.

Pramono Anung, dengan semangat transparansi, menegaskan bahwa ia akan segera menemui Kepala BGN, Prof. Dadan Hindayana, untuk mendapatkan kepastian.

"Kami ingin semuanya jelas dan sesuai aturan," ujarnya saat ditemui di Pasar Kramat Jati.

Baca Juga: Gas Melon Rp87 Triliun 'Dibajak' Mafia? Menteri Bahlil Geram, Janji Subsidi Tepat Sasaran

Awalnya, program ini terancam batal karena adanya informasi bahwa program serupa dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat tidak diperbolehkan di tingkat daerah.

Namun, angin perubahan berhembus, memberikan harapan baru bagi Pemprov DKI Jakarta.

"Informasi terakhir, Jakarta mendapat pengecualian," ungkap Pramono, yang langsung bergerak cepat untuk mengklarifikasi hal ini.

Baca Juga: Kediamannya Digeledah KPK Terkait Kasus Bank BJB, Ridwan Kamil Buka Suara

"Saya akan meminta waktu khusus kepada Prof. Dadan agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan kebijakan."

Ketika larangan pertama kali muncul, Pramono tidak tinggal diam. Ia segera mengalihkan fokus anggaran untuk renovasi kantin sekolah.

"Kami akan membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan sekolah, terutama di kantin dan UMKM," jelasnya.

Baca Juga: Heboh! Gudang Pemalsuan MinyaKita Omset Ratusan Juta Perbulan Ditemukan, 400 Bungkus Siap Edar Disita

Namun, dengan adanya sinyal positif dari BGN, Pramono kembali bersemangat untuk mewujudkan janji kampanyenya.

"Jika memang diperbolehkan, kami akan segera implementasikan program sarapan gratis ini," tegasnya.