Menkomdigi Tantang Kepala Daerah: Berani Prioritaskan Digitalisasi?

Sulawesinetwork.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menantang kepala daerah di seluruh Indonesia untuk tidak sekadar menjadi pengikut tren, tetapi menjadi pionir dalam transformasi digital di wilayah masing-masing.

Dalam sesi pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Meutya menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan agar layanan publik semakin cepat, efisien, dan transparan.

"Transformasi digital ini bukan lagi sekadar wacana, tetapi kebutuhan mendesak. Presiden Prabowo sudah menekankan pentingnya layanan publik berbasis elektronik. Artinya, kepala daerah harus aktif memimpin perubahan, bukan hanya menunggu arahan dari pusat," ujar Meutya, Selasa, 25 Februari 2025.

Baca Juga: Optimisme Membara: Wagub Fatmawati Rusdi Siap Bawa Sulsel Maju dan Berkarakter Pasca Retret Bersama Presiden Prabowo

Kunci Keberhasilan Digitalisasi di Daerah

Meutya menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), agar transformasi digital tidak berjalan timpang.

Ia juga membuka ruang bagi kepala daerah untuk berdiskusi dan menyampaikan tantangan yang mereka hadapi di lapangan.

Baca Juga: Hari Pertama Puasa, Mentan Amran Sidak Pasar Pastikan Harga Pangan Stabil dan Pasokan Aman

"Jangan ragu untuk mengkritisi kebijakan, memberi masukan, dan berdiskusi. Kita ingin transformasi digital ini benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Meutya juga menekankan bahwa digitalisasi bukan hanya soal kemudahan akses layanan publik, tetapi juga jalan menuju kedaulatan bangsa. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen per tahun, yang hanya bisa tercapai jika kepala daerah berani mengadopsi kebijakan digital secara progresif.

"Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi. Kita harus mampu menciptakan, mengembangkan, dan mengendalikan ekosistem digital sendiri," ujarnya.

Baca Juga: Ramadan 1446 Hijriah, Kapolres Bulukumba Minta Pedagang tidak Mainkan Harga Bahan Pokok

Ia menegaskan bahwa kepala daerah perlu memahami berbagai regulasi digital nasional sebagai fondasi kebijakan daerah, antara lain:

1. PP No. 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
2. UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
3. Surat Edaran Menkominfo No. 9/2023 tentang Artificial Intelligence
4. Keppres No. 21/2024 tentang Pengendalian Judi Online
5. UU No. 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

"Tanpa pemahaman regulasi, sulit bagi kepala daerah menyusun kebijakan digital yang tepat. Jangan sampai kita gagap teknologi atau tertinggal dalam regulasi," imbuh Meutya.