Reses di Maros, Andi Muzakkir Aqil Pastikan Pendampingan Hukum dan Ingatkan Bahaya Judol-Narkoba

Sulawesinetwork.com - Anggota Komisi III DPR RI, Andi Muzakkir Aqil melaksanakan reses di Dapil Sulsel II dengan mengunjungi Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu, 18 Desember 2024.

Dalam reses tersebut, Andi Muzakkir menyerap aspirasi langsung dari masyarakat tentang kebutuhan akan pendampingan hukum bagi masyarakat kecil.

Dalam dialog terbuka yang digelar di Warkop Bambu tepat di Pasar Mini tempat UMKM Maros berusaha itu dihadiri ratusan warga.

Baca Juga: Segini Upah yang Diterima Pencetak Uang Palsu, Kapus UIN Alauddin Makassar Pengendali

Andi Muzakkir mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi masyarakat yang membutuhkan keadilan pendampingan hukum untuk beberapa kasus seperti sengketa tanah.

"Beberapa aspirasi sudah kita dengankan langsung dari masyarakat. Ini tentu akan menjadi catatan kami, khususnya untuk pendampingan hukum masyarakat," ujarnya kepada Sulawesinetwork.com, Rabu, 18 Desember 2024.

Hal ini menurut politisi muda asal Sulsel ini, agar masyarakat dapat mendapatkan keadilan atas penyalagunaan keputusan dari aparat penegak hukum.

Baca Juga: Perusak Baliho di Pilkada Sulsel Divonis 3 Bulan Bui-Denda Rp 1 Juta

"(Keadilan dan pendampingan hukum) Ini penting untuk kita hadirkan karena masyarakat membutuhkan ini. Termasuk kepada penegak hukum untuk bisa lebih baik lagi," ungkap Andi Muzakkir.

Andi Muzakkir yang didampingi Kajari Maros Muh. Zulkifli Said, perwakilan dari Polres Maros dan Sekretaris DPC Demokrat Maros menyampaikan beberapa hal lainnya.

Andi Muzakkir mengingatkan bahaya Judi Online (Judol) dan peredaran narkoba yang kini menjadi acaman ditengah masyarakat.

Baca Juga: Menyoroti Tudingan Korupsi CSR, Begini Respon Gubernur Bank Indonesia

"Saat ini Judol makin menjadi ancaman generasi kita. Begitu juga dengan peredaran narkoba yang patut kita wapadahi dan dihindari masyarakat," terangnya.

Kajari Maros Muh. Zulkifli Said beserta pewakilan dari Polres Maros memastikan akan menindaklanjuti apa yang menjadi aduan masyarakat dalam.