Sulawesinetwork.com - Setelah merilis daerah yang rawan terjadi politik uang. Bawaslu kembali merilis sepuluh provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024 mendatang.
Dari sederet daerah tersebut, ada dua daerah di Sulsel yang masuk dalam katagori yang berpotensi kerawanan netralitas ASN dalam Pemilu 2024 nantinya.
Daerah yang memiliki kerawanan netralitas ASN yaitu Maluku Utara (Malut), Sulawesi Utara (Sulut), Banten, Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Gorontalo, dan Lampung.
Baca Juga: Naik Haji Bukan Ke Makkah, Tetapi di Puncak Gunung. Tradisi Unik di Sulawesi Selatan
Di provinsi Sulsel sendiri terdapat tiga daerah diantaranya, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kabupaten Jeneponto, Kota Parepare.
Bawaslu mengatakan daftar tersebut dirilis agar ada langkah pencegahan yang tepat untuk dilakukan diseluruh daerah yang dianggap rawan.
"Inilah posisi provinsi yang kerawanannya tinggi, maka pada sepuluh provinsi ini pastikan upaya pencegahannya tepat," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dilansir dari situs resmi Bawaslu, Jumat, 22 September 2023.
Baca Juga: Ini Nilai Ambang Batas atau Passing Grade PPPK Guru 2023, Hononer Merasa Lega. Kok Bisa?
Pernyataan itu Lolly sampaikan saat membuka Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Isu Strategis: Netralitas ASN di Manado.
Lolly berharap pemerintah daerah di sepuluh provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi soal netralitas ASN melakukan pencegahan dengan ketat. Dia mengatakan salah satu pencegahan dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik.
"Pencegahan ini dikencangkan tidak boleh berjarak di pemerintahan, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota. Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi yang bertujuan mencegah melakukan pelanggaran," ujarnya.
"Dua puluh (20) kabupaten/kota potensi rawan tertinggi ini, siapkan program pencegahan terbaik, siapkan upaya mitigasi risiko terkuat supaya tidak terjadi di 2024," ujarnya.
Lolly mengatakan pelanggaran netralitas ASN yang kerap terjadi antara lain mempromosikan calon tertentu, pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial dan juga media lainnya.
