Sehingga menurut Daud Kahal, sanbat wajar dan realistis jika Bupati Bulukumba mengorganisir Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat sekaligus.
"Sangat wajar dan realistis sebagai bagian dari upaya menanamkan dan membangun semangat nasionalisme kepada ASN," ujarnya.
Daud Kahal menilai jika terlalu kecil nilai rupiah yang dikeluarkan hanya untuk sebuah bentuk nasionalisme. Dimana himbauan itu dianggap hanya akan sekali dilakukan para ASN.
"Sebagai bagian dari ASN saya juga menilai terlalu kecil nilai rupiah yang harus diikhlaskan untuk sebuah nasionalisme. Dan mungkin ini hanya sekali selama menjadi ASN," ungkapnya.
Diketahui, Kemendagri mengalokasikan 7500 lebar bendera merah putih kepada Kabupaten Bulukumba dengan menghadirkan 16 ribu tamu untuk menghadiri even tersebut.
Sementara terkait keterlibatan BUMD dan BUMN di Kabupaten Bulukumba menurut Daud Kahal, akan memiliki peran tersendiri.
"Selama ini peran BUMN, BUMD dan pihak ketiga khususnya perbankan telah banyak memberikan kontribusi kepada Kabupaten Bulukumba," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPRD Bulukumba, Fahidin HDK menilai jika himbauan yang disampaikan Bupati Bulukumba tidak aspiratif dan tidak memahami kondisi ekonomi masyarakat dan para pegawai negeri di Bulukumba.
"Kami prihatin dengan himbauan terkait event pembagian bendera merah putih itu. Bupati Bulukumba harusnya memahamai kondisi ekonomi masyarakat dan pegawai saat ini," ungkapnya.
Fahidin meminta agar Bupati Bulukumba menarik surat himbauan tersebut karena kegiatan yang berskala nasional harusnya dibarengi dengan dukungan anggaran.
"Mohon bupati agar menarik surat edaran itu, kenapa? karena kegiatan penyerahan bendera itu. Itu kegiatan nasional yang dihadiri oleh Kemendagri," tegasnya. (*)