Sulawesinetwork.com - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bantaeng memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 dengan khidmat di Tribun Pantai Seruni, Kamis, 2 Oktober 2025.
Mengusung tema "Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas", peringatan ini menegaskan peran strategis PKK dalam pembangunan.
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran PKK dalam mengawal program prioritas Presiden, yaitu Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Gubernur Sulsel Luncurkan Layanan Dukcapil Bergerak, KTP Bisa Dicetak di Tempat
Program yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ini membutuhkan sekitar 500 ribu porsi setiap hari.
Untuk mendukung keberhasilan program MBG dan mengatasi kebutuhan pangan yang masif, Bupati mendorong PKK untuk mengambil peran aktif dalam ketahanan pangan lokal.
"PKK didorong agar mengambil peran aktif dalam ketahanan pangan, misalnya dengan membudidayakan ayam pedaging maupun menanam sayuran di pekarangan rumah," tutur Bupati.
Baca Juga: Pasar Sentral Sinjai Ditertibkan, Pemkab Minta Pedagang Tempati Kios Resmi
Menurutnya, langkah sederhana ini dapat memperkuat ketersediaan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan dari pasokan luar daerah.
"Dengan peran aktif PKK, InsyaAllah program swasembada pangan dapat tercapai," katanya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi tinggi atas peran PKK, menyebutnya bukan hanya mitra, tetapi bagian penting dalam menyukseskan pembangunan, terutama dalam penanganan stunting.
Baca Juga: Tuntut Hukuman Maksimal: Keluarga Korban Penembakan di Kajang Desak Keadilan
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bantaeng, Ny. Gunya Paramasukhaputri, membacakan sambutan seragam Ketua Umum PKK Pusat, Hj. Tri Tito Karnavian. Sambutan tersebut menyoroti sejarah panjang PKK sejak program "Home Economics" tahun 1957.
Dengan total 2,5 juta anggota dan lebih dari 4,1 juta kelompok dasawisma, PKK disebut sebagai salah satu organisasi paling masif yang menopang pembangunan nasional berbasis keluarga.