Sulawesinetwork.com – Jajaran legislatif Kabupaten Bulukumba menerima kunjungan penting dari Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat, 13 Juni 2025.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Ketua DPRD ini menjadi ajang konsolidasi dan diskusi strategis demi kemajuan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah (PKS), didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Fahidin HDK (PKB), menyambut hangat rombongan Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Alarm Merah dari Sungai Balantieng: Ikan Lokal Tercemar Mikroplastik, Ancaman Nyata di Piring Warga!
Delegasi provinsi dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD, H. Yasir Mahmud, bersama Ketua Komisi B Andi Azizah Irma Wahyudiyati, dan seluruh Anggota Komisi B.
Kunjungan kerja ini memiliki agenda krusial: mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan masukan untuk pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.
Hal ini menunjukkan komitmen serius kedua belah pihak dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga: Nokia X700 5G: Menjelajah Masa Depan dengan Kecepatan Penuh dan Inovasi Tak Terbatas
Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, mengungkapkan harapannya agar sinergi yang terjalin ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, khususnya dalam pemenuhan anggaran dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat.
“Kami menyambut baik kedatangan anggota DPRD Sulsel. Semoga ke depannya sinergitas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” tegas Umy Asyiatun Khadijah.
Senada dengan itu, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mallarangang Tutu, menjelaskan tujuan kunjungan mereka.
"Kunjungan kami hari ini kita ingin mendengarkan langsung kebutuhan pembangunan dari teman-teman di daerah, termasuk persoalan anggaran provinsi yang belum terealisasi," ujarnya.
Mallarangang Tutu juga menyoroti dampak serius dari belum terealisasinya anggaran provinsi.