Sulawesinetwork.com - Komitmen Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, untuk memastikan jalannya demokrasi yang bersih dan adil terus ditegaskan.
Hari ini, Rabu, 21 Mei 2025, di pelataran Lakipadada, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, beliau secara resmi melepas 58 personel Satuan Tugas Khusus atau Satgas Sawerigading dari Satpol PP Provinsi Sulsel.
Pasukan ini dipercaya mengemban tugas penting untuk mengamankan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo yang akan digelar pada Sabtu, 24 Mei 2025.
Pelepasan Satgas Sawerigading ini turut disaksikan langsung oleh Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP, menandakan sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam menjamin kondusivitas pesta demokrasi.
Dalam arahannya yang penuh penekanan, Gubernur Andi Sudirman menitikberatkan pada tiga pilar utama: netralitas, profesionalisme, serta tindakan cepat dan tepat.
Beliau mengingatkan seluruh personel untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga proses demokrasi di Kota Palopo agar berjalan aman dan tertib.
Baca Juga: Terungkap! Inilah 10 Negara Paling Korup di Dunia, Nomor 1 Sudah Bisa Ditebak?
“Saya minta seluruh personel Satpol PP membantu tugas Bawaslu dan pemerintah dalam menjaga kondusivitas. Kalau ada pelanggaran atau penyimpangan, termasuk keterlibatan ASN, lurah, atau aparatur lainnya, segera laporkan dan tindak sesuai aturan,” tegas Andi Sudirman, menunjukkan ketegasan dalam penegakan aturan.
Gubernur juga menyoroti bahaya praktik politik uang, khususnya “serangan fajar”, yang dinilai dapat merusak kualitas demokrasi dan memecah belah masyarakat.
“Kita ingin Pilwalkot Palopo menjadi pemilihan yang bersih, jujur, dan adil. Tidak ada ruang untuk politik uang. Jadikan ini sebagai contoh pemilihan yang bisa dibanggakan,” serunya, menegaskan ambisi untuk menciptakan Pilkada yang menjadi teladan.
Baca Juga: Forbes Bocorkan Daftar Atlet Terkaya 2025: Ronaldo di Puncak, Messi Tersingkir?
Di akhir arahannya, Andi Sudirman berpesan agar Satgas memahami secara menyeluruh teknis pengamanan di lapangan, termasuk batasan tindakan yang diperbolehkan dan tidak. Beliau menekankan pentingnya langkah preventif.
“Lebih baik kita ambil langkah preventif. Dekati masyarakat, jalin komunikasi yang baik dan bantu Pj Wali Kota dalam menciptakan pemilu damai dan partisipatif,” pungkasnya, menggarisbawahi pendekatan humanis dan partisipatif.