Sulawesinetwork.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor agraria dan ketahanan pangan melalui langkah strategis di tingkat nasional.
Hal ini ditandai dengan audiensi Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bulukumba didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, serta Anggota DPRD Bulukumba, Muhdar Reha.
Baca Juga: Kabupaten Bantaeng Masuk Dalam 10 Daerah dengan Ketahanan Pangan Terbaik di Indonesia
Audiensi ini menjadi momentum dalam memperjuangkan optimalisasi pemanfaatan lahan serta percepatan program strategis di daerah.
Andi Utta sapaan akrab Bupati Bulukumba menyampaikan sejumlah poin penting kepada Menteri ATR/BPN, di antaranya terkait besarnya potensi sumber daya alam di Bulukumba, khususnya pada sektor lahan pertanian dan perkebunan yang masih memiliki ruang untuk terus dikembangkan.
Potensi ini dinilai sebagai kekuatan utama daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Baca Juga: Pemkab Sinjai Gandeng Kejari, Perkuat Pendampingan Hukum untuk Cegah Risiko Hukum OPD
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya langkah konkret dalam mengoptimalkan produksi pertanian dan perkebunan melalui penataan dan kepastian hukum atas lahan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
Dalam konteks nasional, Bupati Bulukumba turut mendorong dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap akselerasi program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sangat penting untuk memastikan keberhasilan program tersebut.
Baca Juga: Pencanangan Desa Cantik: Tiga Desa di Rilau Ale Siap Jadi Percontohan Pembangunan Berbasis Data
Lebih lanjut, Bupati juga mengusulkan tindak lanjut pemetaan terhadap lahan pertanian dan perkebunan yang tidak produktif agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Pemetaan ini diharapkan menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran," ungkapnya.
