Sulawesinetwork.com - Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, memastikan pemerintah daerah akan mengawal penyelesaian masalah kebocoran pipa minyak milik PT Vale Indonesia Tbk yang berdampak pada lahan pertanian dan peternakan warga.
Sedikitnya 82 hektare lahan di Kecamatan Towuti terdampak insiden tersebut, meliputi sawah, empang, kebun, hingga peternakan.
“Insyaallah, selaku pemerintah kami akan kawal permasalahan ini hingga tuntas, dan saya pastikan semua berjalan secara fair dan transparan,” tegas Irwan, Minggu (7/9/2025).
Baca Juga: Pemprov Sulsel Perkuat Ekonomi Biru, Salurkan 2.000 Paket Bibit Rumput Laut di Luwu Raya
Sebelumnya, Irwan memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama PT Vale di Aula Kantor Camat Towuti, Jumat (5/9). Pertemuan tersebut membahas langkah taktis penanganan kebocoran.
Irwan menjelaskan, rakor dibagi dalam dua sesi. Pertama, membahas solusi teknis perbaikan kebocoran dari titik satu hingga titik tiga. Kedua, fokus pada penanganan dampak yang meluas ke lima desa terdampak dengan total 82 hektare lahan.
Saat ini, Pemkab Luwu Timur masih menunggu hasil kajian tim ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) sebelum mengambil keputusan akhir.
Baca Juga: Sambut Makassar Biennale 2025: 'REVIVAL'
“Pemerintah belum bisa mengambil keputusan final sebelum tim ahli menyelesaikan pengkajian dan pelaporan,” jelas Irwan.
Direktur External Relation & Corporate Affairs PT Vale Indonesia, Endra Kusuma, mengakui kebocoran pipa telah menimbulkan kerusakan pada empat sektor: persawahan, perkebunan, empang, dan ternak.
Endra menjelaskan dampak tersebut terbagi dalam tiga kategori, yakni rendah, sedang, dan tinggi.
Baca Juga: Studi Ungkap Keseringan Konsumsi Pemanis Buatan Bikin Otak Menua 1,6 Kali Lebih Cepat
“Sebagai bentuk komitmen, PT Vale akan melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang terdampak, terutama saluran irigasi agar aliran sungai kembali berfungsi seperti sediakala,” katanya.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Unru Baso, mendesak PT Vale untuk segera membayar ganti rugi kepada masyarakat terdampak.
