Sulawesinetwork.com - Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar telah mendatangi kantor dan gudang Perum Bulog Cabang Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan terkait isu beras oplosan dan melonjaknya harga beras di pasaran.
Plt. Kepala Kanwil VI KPPU Makassar, Hasiholan Pasaribu, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait kemungkinan adanya isu persaingan usaha yang menyebabkan tingginya harga beras.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Serahkan SK ke 6.624 PPPK Formasi 2024, Ingatkan Profesionalisme ASN
"Kunjungan ini kami lakukan untuk mengumpulkan data dan informasi, apakah ada isu persaingan usaha terkait mahalnya harga beras," ujarnya di Makassar, Kamis.
Hasiholan Pasaribu menjelaskan bahwa mahalnya harga beras saat ini menjadi perhatian publik, termasuk KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha. Dari kunjungannya, ia memperoleh tiga poin informasi penting yang akan menjadi bahan telaah:
1. Temuan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dioplos.
2. Kendala penyaluran beras SPHP yang menyebabkan beras lambat tersalurkan ke pasar.
3. Kesulitan penggilingan Bulog untuk menyerap gabah petani.
Baca Juga: Kabar Duka: Mantan Menag Suryadharma Ali Wafat di Usia 69 Tahun
"Informasi yang kami dapatkan tentu sangat penting dan akan kami laporkan ke pimpinan sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh KPPU berdasarkan tupoksi KPPU," ucap Hasiholan Pasaribu.
Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Bulukumba, Farid Nur, menyampaikan bahwa stok beras yang ada di Bulog saat ini sebanyak 50.000 ton.
Stok ini merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tidak hanya terdiri dari beras lokal, tetapi juga masih ada sisa beras impor.
Baca Juga: 212 Merek Beras di Pasaran Tak Sesuai Standar, Mentan Amran: Ini Mau Oplosan atau Apa Namanya
Untuk mengatasi gejolak harga beras, Farid Nur menjelaskan bahwa Bulog memiliki dua mekanisme penyaluran:
1. Melalui bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
2. Melalui program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
