Sulawesinetwork.com – Kasus korupsi penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2023 di Perum Bulog Bulukumba benar-benar menjadi pelajaran pahit.
Menyadari pentingnya akuntabilitas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba kini berkomitmen penuh untuk memperketat pengawasan penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah berupa 529 ton beras untuk alokasi Juni dan Juli 2025.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Fahidin HDK, menegaskan bahwa bantuan pangan ini harus benar-benar tepat sasaran.
Ia berharap, kasus korupsi beras SPHP tahun lalu menjadi "warning" bagi semua pihak yang terlibat agar tidak terulang kembali.
"Ini menjadi warning bagi semuanya. Itu pelajaran bagi kita semua untuk tidak mengulangi yang kedua kalinya. Kita sama-sama awasi. Kita imbau agar beras itu benar-benar sampai ke masyarakat," ujar Fahidin sesaat setelah pelepasan Bantuan Pangan Pemerintah di Pelataran Gedung Pinisi Bulukumba, Rabu (16/7).
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengajak semua pihak untuk menyambut baik bantuan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah, namun dengan catatan bahwa penyalurannya harus diawasi bersama-sama.
Fahidin menekankan pentingnya kualitas beras yang disalurkan.
"Paling penting berasnya bagus, sehingga masyarakat bisa menikmati beras berkualitas sesuai peruntukannya diberikan kepada yang berhak. Kita pasti melakukan pengawasan secara ketat karena ini hak rakyat terhadap negara," tegasnya.
Lebih lanjut, legislator lima periode di DPRD Bulukumba ini mengungkapkan bahwa 40 wakil rakyat yang tersebar di sepuluh kecamatan serta 136 desa dan kelurahan akan secara aktif memantau dan menyerap aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Isu Jepang Blacklist Pekerja WNI Hoaks! KBRI Tokyo Pastikan Hubungan Tetap Harmonis
"Pasti kami menyerap aspirasi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan beras. Tentu kami terus akan melakukan pengecekan-pengecekan di masyarakat," jelas Fahidin, menjamin pengawasan melekat.
Untuk memastikan transparansi, Fahidin berencana akan meminta data-data pembagian Bantuan Pangan Pemerintah alokasi Juni dan Juli 2025, yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Bulukumba.
