Pasca-Pilkada Serentak, KPU Bulukumba Fokus Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Sulawesinetwork.com - Setelah sukses menggelar pemilihan umum dan Pilkada serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba tak berdiam diri.

Mereka langsung tancap gas menyiapkan agenda pemilihan berikutnya dengan fokus pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Rakhmat Fajar, Anggota KPU Bulukumba Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, menjelaskan bahwa PDPB adalah kegiatan penting sesuai amanat Undang-Undang, khususnya PKPU Nomor 1 Tahun 2025.

Baca Juga: Pesawat Misterius China Mondar-Mandir ke Iran Meski Berpotensi Jadi Target Gempuran Israel-AS

"Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sebagai upaya KPU Bulukumba menyediakan data pemilih yang akurat dan valid," ujarnya.

Menjaga Akurasi Data demi Pemilu Berkualitas

Fajar lebih lanjut menerangkan bahwa data pemilih yang dimutakhirkan tidak hanya bermanfaat bagi internal KPU, tetapi juga menjadi sumber informasi penting bagi lembaga terkait yang membutuhkan data pemilih terbaru, meskipun pemilu atau pemilihan masih lama dilaksanakan.

Baca Juga: WFA untuk ASN: Solusi Fleksibilitas atau Pintu Masalah Baru?

"Tujuan utama Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah untuk menjaga data pemilih tetap akurat dan mutakhir, sehingga memudahkan proses penyusunan daftar pemilih untuk pemilu atau pemilihan berikutnya," terang Fajar pada Selasa, 24 Juni 2025.

Selain itu, PDPB juga bertujuan untuk memastikan data pemilih yang digunakan adalah data yang valid dan sesuai dengan kondisi terkini, serta untuk meminimalkan potensi permasalahan dalam proses pemungutan suara di kemudian hari.

"Nah apa saja manfaatnya? Yakni menjaga akurasi data pemilih, mempermudah penyusunan daftar pemilih, meningkatkan kualitas data pemilih, mendukung kegiatan pemilu/pemilihan, serta memfasilitasi hak pilih warga negara," jelasnya.

Baca Juga: Kamera, Layar, Performa – Inilah Kekuatan Nokia X700 5G!

Pleno Rekapitulasi dan Layanan Masyarakat

Dalam waktu dekat, KPU Bulukumba akan segera mengadakan rapat pleno rekapitulasi PDPB. Rapat ini akan mengundang instansi terkait, khususnya Bawaslu.