Langgar Etika Struktural, PW IPM Sulsel Diprotet PD IPM Makassar karena Pertemuan Tanpa Koordinasi

Sulawesinetwork.com - Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Makassar melayangkan protes keras terhadap Pimpinan Wilayah IPM Sulawesi Selatan (PW IPM Sulsel).

Protes ini muncul akibat tindakan sepihak PW IPM Sulsel yang menggelar pertemuan dengan Ayahanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Makassar tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan PD IPM Makassar sebagai struktur resmi di tingkat daerah.

Pertemuan yang terjadi beberapa waktu lalu tersebut dinilai mencederai prinsip koordinatif dan tata adab berorganisasi.

Baca Juga: Mayat Wanita Ditemukan di Kebun, Polisi Bontotiro Evakuasi Cepat dengan Mobil Dinas

Menurut PD IPM Makassar, tindakan ini merupakan bentuk pengabaian terhadap eksistensi dan tanggung jawab mereka di wilayah kerja yang menjadi amanahnya.

"Kami menilai langkah tersebut sebagai bentuk kelalaian yang serius dan tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan soal teknis komunikasi belaka, tetapi menyangkut marwah dan kedaulatan struktur organisasi di tingkat daerah," tegasnya.

"Jika pola seperti ini dibiarkan, maka akan lahir preseden buruk yang merusak tatanan organisasi kita sendiri," tambah Ketua Umum PD IPM Makassar dalam keterangannya pada Kamis, 19 Juni 2025.

Baca Juga: Viral Menu MBG Bahan Mentah, Kepala BGN Tegaskan: Belum Ada Kebijakan Resmi

Arogansi Struktural dan Potensi Miskomunikasi

PD IPM Makassar menilai tindakan PW IPM Sulsel sebagai bentuk arogansi struktural yang melompati kewenangan.

Hal ini seolah mengabaikan eksistensi dan tanggung jawab PD IPM Makassar di wilayah kerjanya.

Baca Juga: Terjerat Dugaan Suap, Hasto Kristiyanto Bakal Susun Pembelaan Pakai Bantuan AI

Di tengah upaya menjaga harmoni hubungan antara IPM dan Persyarikatan Muhammadiyah, tindakan seperti ini justru dinilai kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan salah tafsir di kalangan Ayahanda Muhammadiyah, serta menurunkan kredibilitas IPM itu sendiri.

"Kami bukan anti terhadap dialog atau pertemuan. Tetapi pertemuan yang melibatkan lembaga struktural seperti PDM jelas harus melewati prosedur yang sesuai," ungkapnya.