Ironisnya, panen melimpah ini justru menjadi mimpi buruk karena harga di tingkat petani terjun bebas.
"Saat ini harga jagung di tingkat petani sangat rendah, hanya sekitar Rp2.500 per kilogram," ungkap Muhammad Tayeb, menggambarkan betapa memprihatinkannya situasi yang dihadapi petani jagung di Bulukumba.
Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan semangat pemerintah pusat yang gencar mendorong swasembada pangan dan berupaya melindungi kesejahteraan petani lokal.
RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Bulukumba, Muhdar Reha, dan dihadiri pula oleh Kepala Dinas Perdagangan Bulukumba, Alfian, ini secara khusus membahas realisasi pelaksanaan HPP untuk gabah dan jagung tahun 2025 di Kabupaten Bulukumba.
Para wakil rakyat mendesak Bulog untuk segera bertindak dan melakukan penyerapan jagung sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan pemerintah.
Baca Juga: Langkah Heroik Indonesia: Prabowo Siap Tampung 1.000 Warga Gaza Atas Alasan Kemanusiaan!
Ketidakjelasan Bulog dalam menyerap jagung tidak hanya mengecewakan petani, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas kebijakan HPP di tingkat implementasi.
Jika Bulog sebagai badan penyangga pangan negara tidak hadir untuk menstabilkan harga di saat panen raya, lalu kepada siapa lagi petani dapat berharap?
DPRD Bulukumba menegaskan bahwa Bulog tidak boleh menganggap remeh persoalan ini.
Mereka mendesak agar Bulog segera mengambil langkah konkret untuk menyerap jagung petani sesuai dengan HPP, sehingga petani tidak semakin terpuruk akibat harga yang tidak menguntungkan.
Jangan sampai jagung, komoditas penting yang juga berkontribusi pada perekonomian daerah, justru "dianaktirikan" dan petani dibiarkan berjuang sendiri di tengah ketidakpastian pasar.(*)
