Sulawesibetwork.com - Komisi II DPRD Kabupaten Bulukumba menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) penting untuk membahas isu krusial terkait harga gabah di tingkat petani.
Rapat yang berlangsung pada Rabu (9/4/2025) di Ruang Komisi II DPRD ini menghadirkan Badan Urusan Logistik (Bulog) Kabupaten Bulukumba sebagai pihak utama yang dimintai keterangan.
Tak hanya Bulog, perwakilan dari Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bulukumba juga turut hadir untuk memberikan pandangan dan informasi terkait permasalahan ini.
Ketua Komisi II DPRD Bulukumba, Muhdar Reha dari Fraksi PKB, membuka jalannya RDP dengan menyampaikan keprihatinan pihaknya terkait realisasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan jagung tahun 2025.
"Komisi II menilai bahwa harga jual gabah di lapangan tidak sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, kami memandang perlu adanya tindak lanjut yang konkret terkait persoalan ini," tegas Muhdar Reha.
Baca Juga: Trump Nyalakan Lagi Bara Batu Bara: Berkah Sesaat untuk RI, Langkah Mundur Iklim Global?
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Bulog Bulukumba, Farid Nur, menjelaskan mekanisme pembelian gabah yang dilakukan pihaknya.
Ia mengungkapkan bahwa Bulog menjalin sinergi dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) setempat dalam upaya penyerapan gabah dari petani.
"Dalam melakukan pembelian gabah, kami dibantu oleh pihak TNI setempat. Jika ada informasi mengenai petani yang ingin menjual gabahnya, mitra kami akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pembelian," jelas Farid Nur.
Baca Juga: Adu Gahar Nokia 5G: N75 Max Tantang N95 Max, Pilih Mana?
Lebih lanjut, Farid Nur mengungkapkan tantangan yang dihadapi Bulog dalam memaksimalkan penyerapan gabah.
Keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan dan jumlah mitra Bulog yang terbatas menyebabkan Bulog hanya mampu menampung sekitar 10 hingga 20 persen dari total produksi gabah di Kabupaten Bulukumba.
